.
Time Is Money - Rezim militer bakal makin terlibat lebih dalam
mengurusi politik kekuasaan di Negeri Gajah Putih setelah mayoritas warga pada
Minggu (7/8), menggunakan hak pilihnya menyetujui draf konstitusi yang
diusulkan militer.
Pilihan politik warga itu sekaligus menunjukan
anjloknya popularitas politisi sipil lantaran kasus korupsi dan kegagalan dalam
meredam konflik sepanjang satu dekade yang telah menelan banyak korban jiwa.
Warga Thailand menyakini militer mampu mengembalikan stabilitas politik
sehingga dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.
Hasil sementara referendum menunjukan selisih suara
yang signifikan. Dari perhitungan 94 persen suara yang dilakukan Komisi
Pemilihan Umum, 61,4 persen atau sekitar 15.560.000 pemilih menyatakan setuju
dengan draf konstitusi yang diusulkan militer, dan 37,9 persen atau 9.780.000
pemilih yang menolak. Hasil lengkap perhitungan suara referendum akan diumumkan
pada Rabu (10/8).
Sejumlah politisi dan pengamat politik memprediksi,
hasil referendum itu menjadi pintu masuk bagi militer untuk melanggengkan
kekuasaan politiknya. Karena, konstitusi baru itu akan mengabadikan peran
militer dalam politik di Thailand.
Draf konstitusi baru itu mengandung ketentuan yang
mengekang politisi sipil dan melemahkan partai politik. Setidaknya, selama lima
tahun ke depan, politisi sipil dipaksa untuk mengambil kursi di belakang. Dan,
Prayuth kemungkinan akan tetap berkuasa setelah sukses memimpin kudeta
kekuasaan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra yang terjerat kasus korupsi.
Mayoritas pemilih nampaknya menyatakan dukungan lantaran alasan politik, bukan
mempertimbangkan substansi draf konstitusi.
Sementara para jenderal mengklaim, konstitusi yang
dirancang ditujukan untuk mengatasi perpecahan politik politisi sipil yang
sudah berlangsung satu dekade. Untuk memuluskan kepentingannya, Prayuth pun
telah berjanji akan menyerahkan kembali kekuasaan pada tahun 2017.
Setelah menggulingkan kekuasaan Yingluck, dia
berjanji akan menjalani roadmap untuk memulihkan demokrasi dan
menyelenggarakan pemilihan umum tahun depan.Namun, klaim itu diragukan.
Apalagi, junta militer sudah menunjukan wajah otoriternya dengan menangkap
sejumlah politisi dan aktivis pro demokrasi yang menentang draf konstitusi yang
diusulkan militer.
"Ini adalah hari kebangkitan kekuatan
militer diabadikan," kata Paul Chambers, Direktur Riset Institute of
Southeast Asian Affairs di Chiang Mai. "Mereka (junta militer) menggunakan
proses yang sangat demokratis untuk meningkatkan otoritarianisme. Ini merupakan
titik nadir atau jurang bagi demokrasi Thailand," imbuhnya.
Gothom Areeya, profesor dari Mahidol University
Thailand menilai, kemenangan militer itu tidak terlepas dari kekecewaan warga
terhadap perilaku korup politisi dan keinginan pemulihan ekonomi segera
dilakukan. "Banyak warga Thailand ingin mengakhiri korupsi dan kembalinya
perdamaian dan pembangunan. Meskipun para ahli seperti saya, mengkritik banyak
(militer), namun pesan kita tidak mencapai banyak orang," katanya.
Pavin Chachavalpongpun dari Centre for Southeast
Asian Studies of Kyoto University di Japan menilai, dukungan mayoritas pemilih
terhadap draf konstitusi yang baru memberikan legitimasi terhadap pelaku
kudeta. "Ini memberikan mereka (militer) lampu hijau untuk mengambil
beberapa langkah berikutnya. Mereka akan mengatakan, oposisi tidak bisa apa-apa
sekarang," kata Pavin.
Sombat Thamrongthanyawong, mantan rektor National
Institute of Development Administration menyatakan, hasil referendum
menunjukkan Prayut adalah sosok yang harus diperhitungkan dan menjadi pelajaran
bagi Partai Pheu Thai dan Partai Demokrat. "Mereka harus mengakui banyak
orang yang sekarang mendukung Jenderal Prayut."
Dia menambahkan, mayoritas pemilih tidak peduli
manfaat dari rancangan konstitusi. Mereka hanya ingin mengecualikan politisi
dari kursi perdana menteri. Sombat pun memprediksi, lima tahun setelah
rancangan konstitusi diundangkan, kubu Pheu Thai tidak memiliki kesempatan
untuk memimpin pemerintahan saat ini karena Senat yang dipilih berperan dalam
memilih perdana menteri.
Somkiat Onwimon, ilmuwan politik mengatakan, hasil
referendum menunjukkan banyak warga Thailand yang kurang berminat dalam politik
sehingga terlalu mudah dibujuk untuk menerima draf konstitusi. Dia pun
memprediksi, partai politik akan tetap berada di "padang gurun"
selama bertahun-tahun ke depan dan harus minggir untuk membuka pintu bagi Gen
Prayut agar tetap menjabat perdana menteri selama lebih dari lima tahun.
Keputusan Prayut untuk memainkan kartu truf dengan
cara mengumumkan akan mendukung rancangan konstitusi, termasuk mengusulkan
kekuasaan kepada Senat untuk memilih perdana menteri, memiliki dampak
psikologis bagi pemilih awam dan sudah alergi terhadap politik. Bahkan, di
Bangkok, yang menjadi basis dukungan bagi Partai Demokrat yang dipimpin Abhisit
Vejjajiva, mayoritas pemilih menyatakan dukungan terhadap rancangan konstitusi
baru.
Sementara di Chiang Mai, basis Pheu Thai dan kubu
kaos merah, jumlah pemilih yang menolak konstitusi sedikit lebih tinggi
daripada yang mendukung. Hal itu menunjukan, anjloknya popularitas politisi
sipil bila dibandingkan dengan Prayut.
Abhisit yang sebelumnya menentang draf konstitusi
kini mulai melunak. Lewat akun facebook-nya, Minggu (7/8), dia menerima
keputusan mayoritas warga Thailand yang mendukung rancangan konstitusi baru.
Dia juga menyerukan semua pihak mengakui hasil referendum. Namun, dia
mengingatkan, Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban (NCPO), harus
bergerak maju sesuai roadmap, menuju pemilihan umum tahun 2017.
Mantan perdana menteri itu menilai, banyak masalah
yang perlu ditangani, termasuk kesengsaraan ekonomi, kemiskinan, dan korupsi di
Thailand. Dia juga mendesak pemerintah mengatasi konflik sosial dan mempercepat
reformasi. "Partai kami dan saya akan membantu memecahkan masalah
ini," tulis Abhisit.
Setelah partai politik diperbolehkan lagi
melanjutkan kegiatan politik, Abhisit dan partainya, akan mempercepat upaya
mengatasi semua masalah yang dihadapi negara. Pernyataan Abhisit nampaknya
bukan merepresentasikan sikap Partai Demokrat. Meski demikian, seorang sumber
di partai itu menyebut, Abhisit tidak tengah mengalami tekanan dan tetap
memimpin partai, meski gagal mempengaruhi basis partai untuk menolak draf
konstitusi.
Sikap Abhisit itu bertolak dengan sikap sebelumnya.
Dia pernah mengecam draf konstitusi yang diusulkan militer lantaran tidak
demokratis. Meski dirinya mendukung kudeta militer untuk menjatuhkan Yingluck
yang dipilih secara demokratis, Abhisit menilai, draf konstitusi itu mengekang
demokrasi dan melanggengkan kekuasaan elit militer. Abhisit menentang lantaran
draf itu mencantumkan ketentuan yang mengatur Senat yang seluruhnya ditunjuk
dan penetapan perdana menteri tanpa proses pemilihan umum.
Yingluck dan partainya juga menolak rancangan
konstitusi yang diusulkan rezim militer yang menggulingkan kekuasaannya dua
tahun lalu. Isi rancangan itu, tidak sejalan dengan demokrasi. Karenanya, saya
menolak rancangan ini," katanya lewat akun facebooknya.
Draf konstitusi itu ditentang karena memasukan
klausul penetapan 250 senator yang bekerja dengan anggota parlemen untuk
membuka pintu bagi seorang perdana menteri berlatar belakang militer. Sementara
partai-partai politik akan diizinkan untuk memiliki beberapa kursi kekuasaan
seperti pada periode ketika Jenderal Prem Tinsulanonda menjabat perdana menteri
selama 1980-1988, yang digambarkan sebagai era demokrasi setengah matang.
Dengan sistem pemungutan suara yang baru, maka kemungkinan memperlemahkan pemerintahan
koalisi. Sebelumnya, lebih dari setengah kursi majelis tinggi yang dipilih
langsung dan sisanya diangkat.
Junta, yang secara resmi dikenal sebagai Dewan
Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban, sebelumnya melarang perdebatan
tentang konstitusi dan berkampanye menjelang pemungutan suara. Pihak berwenang
telah menahan puluhan orang yang berbicara menentang draf konstitusi, termasuk
politisi dan aktivis mahasiswa.
Junta militer juga membatasi diskusi mengenai draf
konstitusi yang baru dan memberlakukan UU subversif yang bisa memenjarakan
hingga 10 tahun bagi yang berkampanye menjelang pemungutan suara. Junta militer
telah menahan beberapa anggota parlemen dari Partai Pheu Thai dengan tuduhan
melakukan penghasutan dan terlibat tindak kriminal, setelah mencoba menyebarkan
informasi yang menentang konstitusi baru.
Sebanyak 19 pendukung Shinawatra juga didakwa
karena melanggar larangan berkumpul, setelah mencoba membentuk pusat pemantauan
referendum yang menurut ditujukan untuk mencegah terjadinya kecurangan.
"(Itu) kampanye sepihak, junta militer secara tidak langsung mendorong
orang (memilih) 'ya' dan menangkap atau mengintimidasi (mereka) yang lawan
referendum," kata Chambers. "Akibatnya, banyak pemilih tidak muncul,
sementara yang lain merasa terdorong untuk memilih 'ya'."
Kudeta di tahun 2014 merupakan kali kedua militer
mengguling kekuasaan rezim Shinawarta. 20 September 2006 lalu, Thaksin
Shinawarta dipaksa lengser dari kekuasannya sebagai perdana menteri. Junta
militer juga membatalkan pemilu, membatalkan konstitusi, membubarkan parlemen,
melarang unjuk rasa, menerapkan keadaan darurat, dan mengekang kebebasan pers.
Para pelaku kudeta menggunakan pita kuning sebagai
simbol kesetiaan kepada Raja Bhumibol Adulyadej. Kudeta dilakukan malam hari,
19 September 2006. Kala itu, militer Thailand merebut kekuasaan yang dipimpin
perdana menteri Thaksin Shinawatra yang tengah berada di New York, Amerika
Serikat untuk menghadiri Sidang Umum PBB.
Jenderal Sonthi Boonyaratglin kala itu menyatakan,
militer terpaksa merebut kekuasaan untuk mempersatukan negara setelah
berbulan-bulan dilanda konflik politik dan menghentikan upaya menghina raja.
Sonthi mengklaim Raja Bhumibol Adulyadej mendukungnya untuk memimpin Dewan
Pemerintahan sementara.
Di hari ketiga usai kudeta, Sonthi memperkuat
kekuasaannya dengan membatasi kegiatan politik dan demontrasi, pelarangan
pembentukan partai politik, menguasai legislatif, memenjarakan kroni Thaksin,
serta melarang penyebaran informasi yang dianggap merugikan agenda junta
militer.
EmoticonEmoticon