Time Is Money - Kebijakan Free Visa yang diterapkan pemerintah membuat
serbuan puluhan juta pekerja asal Negeri Tiongkok berdatangan ke Indonesia,
katanya Yusril Ihza Mahendra.
“Masalah pekerja Tiongkok di Negara kita ini terkait dengan
kebijakan free visa, sehingga kedatangan mereka tidak bias dibendung. Sementara
warga kita harus dapat visa untuk datang ke Tiongkok kecuali Hongkong dan
Macau, “ujar Mantan MenKumHam itu, dalam pernyatannya. AGEN POKER
Tidak Hanya soal free visa, menurut Yusri untuk saat ini
Indonesia sulit membedakan mana warga Negara Indonesia keturunan Tiongkok atau
mereka yang benar-benar berasal dari Negara tirai bambo.
“Di Tiongkok dan Hongkong dengan mudah dapat dibedakan
mereka pendatang ataupun dari warga lokal. Beda dari pekerja Tiongkok yang
susah untuk dibedakan dengan WNI kalangan Tionghoa yang sudah lama menetap di
sini.” Ujar Yusril.
Ada juga hal serupa terjadi di AGEN DOMINO Malaysia. Karena itu lanjut
Yusril implikasi kehadiran pekerja Tiongkok tidak bias dipandang sedehana,
karena bersentuhan langsung dengan keamanan Negara, social dan ekonomi Negara sekarang
dan masa depan.
Eks Menteri Sekretaris Negara ini pun menyayangkan sikap
Menaker Hanif Dhakiri yang dinilainya sudah gagal memberikan penjelasan yang
memuaskan atas membanjirnya tenaga kerja Tiongkok di dalam negeri.
Mereka justru sibuk dengan bantahan rumor angka 10 juta jiwa
pekerja Tiongkok sebagai kebohongan. Angka tersebut menrutnya adalah target
kedatangan wisatawan asal Tiongkok ke Indonesia.
Padahal target kedatangan DOMINO ONLINE 10 juta jiwa wisatawan juga taka
da dalam proyeksi pemerintah dalam beberapa tahun mendatang.
“Angka 10 juta jiwa ini memang bias diperdebatkan. Tapi jumlah
itu bias saja terjadi dalam beberapa tahun ke depan sejalan dengan kian
membersarnya pinjaman proyek dan “investasi” Tiongkok di negeri kita. Ini persoalannya
bukanlah jumlah angka 10 juta jiwa, melainkan masalah kesempatan kerja rakyat
kita sendiri yang dirampas pekerja kasar dari Tiongkok dengan makin besarnya
pinjaman dan “investasi” Tiongkok disini. Pinjaman dan “investasi” itu akhirnya
hanya untuk menciptakan lapangan kerja buat rakyat Tiongkok sementara rakyat
kita tak mendapat manfaat apa-apa.” Katanya. BANDAR DOMINO99
Ketua Umum PBB ini juga menyebut Menaker Hanif Dhakiri dan
para pendukungnya juga gagal membandingkan dengan jumlah TKI di Hongkong yang
bagian terbesarnya adalah TKW pembantu rumah tangga yang jumlahnya lebih besar
dari tenaga kerja Tiongkok di Indonesia.
Perbandingan ini kata Yusril sangat tidak relavan. Para TKI
itu diikat dengan kontrak kerja dan
dapat dipulangkan kapan saja. Sementara pekerja Tiongkok di Indonesia
kebanyakan Ilegal.AGEN BANDARQ
“Untuk mengontrol TKI di Metropolitan Hongkong jauh lebih
mudah dibandingkan mengontrol pekerja Tiongkook yang hadir mengerjakan
proyek-proyek pinjaman atau “investasi” Tiongkok. Menaker Hanif perlu merazia
pekerja Tiongkok sampai ke hutan di Kalsel, suatu hal yang tak pernah dilakukan
pejabat setingkat menteri di Tiongkok dalam mengawasi para TKI,” kata Yusril.
EmoticonEmoticon