Perseteruan Gubernur DKI Jakarta Dengan Badan Musyawarah (Bamus) Masyarakat Betawi

Time Is Money - Perseteruan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan Badan Musyawarah (Bamus) Masyarakat Betawi terus terjadi. Kekesalan pria yang akrab disapa Ahok itu terhadap Bamus Betawi rupanya belum juga reda.

Kemarin, Ahok memastikan tidak akan memberikan anggaran kepada Bamus Betawi. Ahok menegaskan, lebih baik anggaran organisasi masyarakat Betawi itu digunakan untuk lainnya. Sehingga pada periode ini akan dibiarkan menjadi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa). AGEN POKER

"Ya terserah mau lewat Perda atau enggak Perda. Kami enggak mau tanda tangan, kami enggak mau keluarkan pergub, kan silpa jadinya," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (13/9).

Ahok bahkan menyatakan jika dirinya kembali terpilih memimpin DKI tak akan ada lagi dana bantuan untuk Bamus Betawi. Dia menegaskan tanpa menggelontorkan dana miliaran rupiah setiap tahun kepada Bamus, masyarakat tetap dapat melestarikan budaya Betawi. AGEN DOMINO

Sebab Pemprov DKI telah menyediakan tempatnya di Setu Babakan, Jakarta Selatan.

"Kalau saya masih jadi gubernur, ya saya enggak gue kasih. Begitu saja, ngapain orang Betawi masih bisa menikmati (budayanya) di Setu Babakan kok," katanya.

Sebelumnya Ahok juga pernah mengancam akan menghapus dana hibah untuk Bamus Betawi. Penyebab Ahok begitu kesal adalah karena Bamus Betawi dinilainya sering menjadi alat politik kampanye negatif. DOMINO ONLINE

"Yang masalah itu mereka menggunakan Bamus Betawi yang minta hibah dari kita untuk primary politik. Itu sudah melanggar Pancasila dan UUD 1945," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (6/9) lalu.

Salah satu contohnya adalah saat acara Lebaran Betawi di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pada hari kedua pagelaran salah satu oknum organisasi masyarakat menebarkan pidato yang menyinggung suku, ras, agama dan antar golongan (SARA).

"Dia bilang Jakarta harus Betawi yang jadi gubernur dia. Dia menyatakan putra Betawi harus counter (posisi gubernur) jangan diinjak dari asing macam-macam disebarkan itu sudah enggak betul," kata Ahok. AGEN BANDARQ

Menurut Ahok, Bamus Betawi dalam setahun selalu mendapatkan dana hibah berkisar Rp 4 miliar sampai Rp 5 miliar. Bamus Betawi melakukan kegiatan yang mengembangkan kebudayaan Betawi seperti tari-tarian ataupun kesenian lainnya.

"Bagaimana uang rakyat dipakai Bamus Betawi seperti itu? Kalau mau nolong Betawi ya fokus saja di Setu Babakan, tari-tarian kita dukung. Kalau begini ya tidak boleh lagi ada hibah," kata Ahok. JUDI ONLINE

Ketua Umum Bamus Masyarakat Betawi Zainudin sendiri sudah pernah angkat bicara mengenai persoalan ini. Dia menyatakan tak pernah ada maksud pihaknya berpolitik. Hanya saja organisasi masyarakat ini mengusulkan beberapa nama untuk memimpin ibu kota.

"Ada salah paham dari Gubernur. Saya kira kami bukan fundamental politik, tapi kita tawarkan orang-orang Betawi, kita sudah putuskan, ini silakan dipakai oleh partai-partai politik. Kalau enggak ya enggak apa-apa," katanya saat dihubungi, Selasa (6/9) lalu. JUDI POKER

Dia menjelaskan, Bamus Betawi tidak pernah memihak salah satu pasangan calon sebab berada di garis netral. Sehingga tidak mungkin pihaknya bermain isu SARA.

"Enggak ada (isu SARA). Kita enggak pernah gunakan isu SARA. Kalau ada quip maka itu individu saja, itu individu mereka. Tapi Bamus Betawi tidak sampai di sana. Kita ini lembaga masyarakat adat yang menjaga betul kultur Betawi, dan ini harus dihargai," terang politisi Golkar ini.

Zainudin mengakui Bamus Betawi memang menerima dana bansos sekitar Rp 4-5 miliar setiap tahun dari Pemprov DKI. "Iya. Sudah sejak lama Bamus Betawi dapat hibah. Itu bentuk apresiasi Pemda terhadap pribumi asli mengembangkan nilai-nilai kultur budaya," katanya.