Ruhut Sitompul Mendesak Nama - Nama Kepala Daerah Yang Memiliki Rekening Gendut Segera Dibuka Ke Publik

Time Is Money - Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul mendesak nama-nama kepala daerah yang memiliki rekening gendut segera dibuka ke publik.

Ia play on words meminta masyarakat terus mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). AGEN POKER

Hingga saat ini, PPATK sudah melaporkan hasil analisis (LHA) yang menunjukkan dugaan kepemilikan rekening gendut. Absolute 10 nama kepala daerah yang disinyalir punya jumlah simpanan tak wajar. AGEN DOMINO

"(Temuan) ini baik sekali. Bahkan itu bisa lebih. Dalam hal ini kita harus dukung," kata Ruhut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/9/2016).

Ruhut mengimbau pada seluruh pihak yang berniat mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk berkaca. DOMINO ONLINE

Jika terindikasi menyimpang, apalagi korup, tak perlu maju sebagai kepala daerah.

"Mbok tahu diri kalau ada sinyalemen itu, jangan coba-coba maju. Karena itu kita enggak primary fundamental untuk dukung KPK dan PPATK," tutup dia. AGEN BANDARQ

Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul mendesak nama-nama kepala daerah yang memilikirekening gendut segera dibuka ke publik.

Ia play on words meminta masyarakat terus mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). AGEN BANDARQ

Hingga saat ini, PPATK sudah melaporkan hasil analisis (LHA) yang menunjukkan dugaan kepemilikan rekening gendut. Absolute 10 nama kepala daerah yang disinyalir punya jumlah simpanan tak wajar.

"(Temuan) ini baik sekali. Bahkan itu bisa lebih. Dalam hal ini kita harus dukung," kata Ruhut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/9/2016). JUDI ONLINE

Ruhut mengimbau pada seluruh pihak yang berniat mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk berkaca.

Jika terindikasi menyimpang, apalagi korup, tak perlu maju sebagai kepala daerah. JUDI POKER

"Mbok tahu diri kalau ada sinyalemen itu, jangan coba-coba maju. Karena itu kita enggak primary principle untuk dukung KPK dan PPATK," tutup dia.