.
Time Is Money - Tokoh muda Nahdlatul
Ulama (NU) yang juga Wakil Katib Syuriah PWNU DKI-Jakarta, Taufik Damas mengaku
sudah melihat dan mendengarkan secara utuh rekaman video Gubernur DKI Jakarta
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang mengutip surat al-Maidah ayat 51.
Dari rekaman yang
berdurasi 1 jam 43 menit itu, Taufik tidak melihat ada kata-kata Ahok yang
menistakan ayat Al-Quran sebagaimana ramai direspon oleh masyarakat belakangan
ini.
"Seharusnya kita
lihat video aslinya yang utuh. Saya sudah melihat, dan suasananya sangat cair.
Masyarakat tampak antusias dan gembira mendengarkan pidato Ahok ketika itu.
Lagi pula, saya perhatikan ucapan Ahok itu tidak bermaksud melecehkah ayat
dalam surat Al-Maidah itu. Ucapan Ahok itu bermakna memang ada orang yang
menggunakan ayat tersebut dalam konteks pemilihan kepada daerah di Jakarta,
khususnya menyangkut larangan memilih pemimpin non-muslim. Jadi titik tekannya
adalah kalimat 'membohongi pakai ayat', bukan ayatnya yang membohongi,"
ujar Taufik, Wakil Katib Syuriah PWNU DKI-Jakarta ini, Jumat (7/10/2016).
Menurit Taufik,
kenapa rekaman itu mejadi ramai, karena potongan rekaman vidoeo yang menyebar
justru hanya sekitar 30 detik saat Ahok mengatakan demikian: "Bapak ibu
gak bisa pilih saya, karena dibohongin pake surat al-maidah 51 macem-macem itu.
Itu hak bapak ibu ya. Jadi kalau bapak ibu perasaan ga bisa pilih nih, karena
saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, gapapa. Karena ini kan hak pribadi
bapak ibu. Program ini jalan saja. Jadi bapak ibu ga usah merasa ga enak. Dalam
nuraninya ga bisa pilih Ahok."
Menurut Taufik, cukup
jelas kalimat Ahok di situ bahwa yang dituju adalah orang-orang yang
menggunakan ayat untuk pentingan politik. Bukan menyebut bahwa yang berbohong
adalah surat Al-Maidah 51.
Former student
Universitas al-Azhar ini menyatakan, bahwa tidak semua orang yang membawa-bawa
ayat Al-Quran dalam konteks pilkada berarti membohongi masyarakat. Karena itu,
tentu tidak boleh melakukan generalisasi karena ada orang yang memang tulus
meyakini ada larangan memilih pemimpin non-muslim berdasarkan dalil-dalil ayat
Al-Quran. Itu harus dihargai.
"Namun, dalam
politik tak menutup kemungkinan ada orang yang menjadikan ayat-ayat hanya
sebagai alat politik. Memperlakukan ayat-ayat sebagai alat politik. Justru
inilah yang berbahaya, karena berpotensi mengaburkan fakta politik yang
sebenarnya," jelasnya.
Oleh karena itu,
menurut Taufik, sebaiknya unsur SARA benar-benar dihindari dalam politik karena
akan selalu melahirkan kontroversi yang tak berujung. Menurut Taufik, lebih
baik masyarakat diajak untuk berpikir kritis terhadap calon pemimpin yang ada,
baik di Jakarta atau di daerah lain.
"Pilkada kan
bukan hanya di Jakarta, tapi juga ada di daerah lain. Sikap kritis dan obyektif
harus dikedepankan dalam melihat expositions Pilkada ini," tukasnya.
Dengan demikian, maka
masyarakat akan mampu memilih pemimpin yang benar-benar akan memberikan
maslahat yang sebesar-besarnya.
"Dalam kaidah
fikih dikatakan, tasharuful imam 'ala ra'iyatihi manuthun bil mashlahah;
kebijakan seorang pemimpin harus bermuara pada kemaslahatan rakyatnya,"
tegas Taufik.
EmoticonEmoticon